DPD RI - SELIMBURCAYA

Tidak Memiliki HGU Belasan Tahun, PT. Dinamika Didemo Warga

20/12/2023 Media Online & Tv0 comment

Kaur Selimburcaya.Com, – Ratusan warga dari 7 desa yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera (PPSS) mendatangi Kantor PT. Dinamika Selaras Jaya yang diduga ilegal. Pasalnya, perusahaan perkebunan yang berdiri sejak 2007 lalu sampai saat ini tidak memiliki perizinan yang jelas. Dikatakan Yasmidi dalam orasinya, perusahaan tersebut harus ditutup karena dianggap telah mengangkangi Undang-Undang. “Dalam Undang-Undang telah jelas, masa berlaku izin lokasi PT. Dinamika telah habis dan tidak memenuhi syarat dalam membuat HGU bahkan tidak ada izin untuk produksi. Namun fakta dilapangan ternyata pemerintah Daerah tutup mata dan perusahaan tetap…

Daerah DPD RI

DPD RI Dukung Pemenuhan Ekosob PPHAM

16/03/202316/03/2023 Media Online & Tv0 comment

Bengkulu,sc – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dukung pemenuhan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) perempuan pembela HAM (PPHAM) dalam hal memajukan provinsi Bengkulu. Dari hasil press release, Needs assement Indonesia Protection for WHRD Network menjelaskan mayoritas Perempuan Pembela Ham belum memiliki perlindungan atas Hak-hak sipil dan politik serta Hak ekonomi, dan sosial dan budaya. Sistem perlindungan bagi pembela hak asasi manusia yang dikembangkan oleh institusi hak asasi manusia dan jaringan NGO masih berorientasi pada hak-hak sipil dan politik, khususnya hak keamanan atas insiden ancaman dan penyerangan…

DPD RI Nasional

DPD RI Bang Ken Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Layak di Indonesia

11/01/202312/01/2023 Media Online & TvAhmad Kanedi, DPD RI, Perpu Cipta Kerja, Selimburcaya.com0 comment

Bengkulu, Selimburcaya.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu H. Ahmad Kanedi, M.H. sebut Perpu Cipta Kerja belum layak digunakan untuk Indonesia. Pasalnya, dalam perubahan undang-undang cipta kerja pasca disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah, membuat undang-undang ini inkonstitusional dikarenakan tidak memenuhi tahapan peraturan pembentukan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Ahmad Kanedi berpendapat negara hukum seperti di Indonesia ini belum cukup syarat untuk membuat Perpu Cipta Kerja ini. “Belum cukup syarat negara kita ini ada perpu,” jelasnya, Rabu (11/01/2023). Lanjutnya, pihaknya sudah membahas perihal Perpu ini, perlu adanya perbaikkan kembali agar memang pas dan…