Bengkulu, Selimburcaya.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam rangka sinkronisasi arah kebijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) 2025. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan Kota Bengkulu pada Senin (10/6).
Dalam amanatnya, Gubernur Rohidin menekankan bahwa pembangunan bidang transmigrasi dan ketenagakerjaan ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan. Pergerakan sektor transmigrasi selalu terkait dengan sektor ketenagakerjaan. Gubernur juga mengungkapkan data terbaru mengenai tingkat pengangguran di provinsi tersebut.
“Dari sekitar 1,9 juta jiwa penduduk di Bengkulu, ada sekitar 3-4 persen atau sekitar 30 hingga 40 ribu orang yang menganggur. Untuk mengurangi angka pengangguran ini, kita harus memahami penyebabnya,” ujar Gubernur Rohidin.
Gubernur Rohidin menyoroti beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pengangguran, salah satunya adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja. “Jika pengangguran disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan keterampilan, maka perlu dibuat program untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” jelasnya.
Selain itu, jika kurangnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama, diperlukan kerja sama dengan OPD teknis lain untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Program magang di perusahaan-perusahaan, kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa, serta pelatihan-pelatihan dari pemerintah pusat juga menjadi solusi yang diusulkan Gubernur Rohidin.
“Sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting. Jika tidak ada gerakan nyata, maka ibarat bermain bola hanya menjaga gawang saja. Harus ada target untuk mengurangi angka pengangguran dengan berbagai gerakan dan program nyata,” tegasnya.
Terkait transmigrasi, Gubernur Rohidin menilai program transmigrasi memiliki dampak positif bagi pemerataan pembangunan, perluasan tenaga kerja, dan pembentukan kawasan permukiman baru. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan transmigrasi yang ada dan pemetaan potensi transmigrasi baru.
“Kita perlu memastikan ketersediaan lahan, status lahan, serta potensi komoditinya sebelum membuat program transmigrasi baru yang dapat disinkronkan dengan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Gubernur Rohidin juga menyebutkan bahwa berbagai program yang dirancang perlu disinergikan dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan TNI yang memiliki program TNI Manunggal. Program pelepasan aset lahan untuk transmigrasi yang sudah lama menetap serta program terpadu mandiri juga diusulkan untuk mendukung pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
“Disnakertrans diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sehingga bidang ini dapat bermanfaat dalam menunjang perekonomian masyarakat,” tutup Gubernur Rohidin.
Pewarta : Yudi
Editor : Ardy
