BENGKULU,- Dugaan penipuan dan penggelapan pasokan aspal senilai Rp5,5 miliar kini resmi memasuki babak baru di meja hijau. Direktur PT Rizki Putra Bersaudara (PT RPB), Abdul Rozak, harus duduk di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Bengkulu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl.
Jejak kasus ini sejatinya bermula sejak tahun 2018. Kala itu, PT RPB memesan dan menerima gelontoran pasokan aspal dari PT Sinarbaai Mandiri (PT SBM) untuk menggarap serangkaian proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu. Ironisnya, meski proyek pekerjaan tersebut disinyalir telah rampung dan dibayarkan penuh oleh dinas terkait pada 2021, kewajiban finansial PT RPB kepada PT SBM justru mengendap tanpa kejelasan.
Dugaan iktikad tidak baik kian menguat ketika PT RPB menyodorkan 14 lembar cek sebagai ikhtiar pembayaran. Alih-alih mendapatkan haknya, PT SBM justru gigit jari sebab seluruh cek yang diserahkan tidak dapat dicairkan. Penyebabnya bervariasi, mulai dari saldo rekening yang tidak mencukupi hingga status rekening giro yang rupanya telah ditutup. Akibat transaksi hampa tersebut, PT SBM menderita kerugian fantastis mencapai Rp5,5 miliar yang terbengkalai selama bertahun-tahun.
Merasa dizalimi, PT SBM akhirnya menempuh jalur hukum tegas. Penasihat Hukum PT SBM, Bernard Kaligis, Bs.BA., S.H., LL.M., mengapresiasi kinerja profesional jajaran penyidik Polda Bengkulu yang berhasil mengawal kasus ini hingga berlabuh di persidangan. Bernard menegaskan bahwa persidangan ini merupakan momentum krusial bagi kliennya untuk memperjuangkan keadilan serta menuntut pemenuhan hak yang tertunda sekian lama.
Dalam keterangannya pada konferensi pers yang digelar Senin (9/11/2026), Bernard berharap Majelis Hakim PN Bengkulu dapat menguji seluruh fakta persidangan dan alat bukti secara menyeluruh dan objektif. Pihaknya menghendaki agar tabir di balik transaksi ini dapat terkuak secara benderang, mulai dari kronologi penyerahan barang hingga skenario penyerahan 14 cek kosong yang merugikan kliennya.
Lebih lanjut, Bernard menekankan bahwa perkara ini bukan sekadar perselisihan angka belaka, melainkan sebuah ujian bagi kepastian hukum dan iklim kepercayaan dalam dunia usaha, khususnya di Bengkulu. Ia menilai seorang pelaku usaha yang telah menuntaskan kewajibannya secara beritikad baik sudah sepantasnya mendapatkan kepastian pembayaran. Oleh karena itu, Bernard menyerukan kepada insan pers serta masyarakat luas untuk turut mengawal perjalanan sidang ini demi menjaga perlindungan terhadap pelaku bisnis dan integritas iklim investasi daerah.(*)