DPRD Provinsi Bengkulu Mahasiswa metropolis pemerintah Pemerintah Provinsi 

Aksi Unjuk Rasa HMI Cabang Bengkulu di DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Selimburcaya.com – Sejumlah massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu menggelar unjuk rasa pada Selasa siang. Aksi ini dimulai dari sekretariat Cabang HMI Bengkulu dan berlanjut menuju gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Korlap aksi, Riski Perdana, menyatakan bahwa aksi ini digelar untuk menyikapi beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Massa aksi terdiri dari anggota HMI yang berasal dari berbagai kampus yang memiliki organisasi HMI. Riski Perdana menekankan bahwa aksi hari ini telah melalui proses panjang, kajian audiensi, dan persiapan yang matang dari basis hingga ke teknis…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu metropolis pemerintah Pemerintah Provinsi 

Gubernur Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Dua Raperda

Bengkulu, Selimburcaya.com – Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, MSi, yang mewakili Gubernur, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Raperda tersebut adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (sisa perhitungan) dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2025-2045. Rapat Paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dan dihadiri oleh anggota dewan provinsi. Dalam rapat tersebut, Khairil Anwar menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait kedua Raperda…

Read More
Kota Bengkulu metropolis pemerintah Pemerintah Provinsi 

Gubernur Rohidin Sampaikan Nota Pendapat atas Dua Raperda Usulan Inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Selimburcaya.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang diwakili oleh Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar, menyampaikan Nota Pendapat Gubernur atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu. Raperda tersebut adalah tentang Pemenuhan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas serta Raperda tentang Pendidikan Pesantren di Provinsi Bengkulu. Penyampaian ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin (10/6). Dalam nota pendapatnya mengenai Raperda Pemenuhan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas, Gubernur Rohidin Mersyah menekankan pentingnya pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu pemerintah Pemerintah Provinsi 

Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2024 Ini Pembahasannya

Bengkulu, Selimburcaya.com – Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna ke-V Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2024 di Ruang Rapat Paripurna. Rapat ini memiliki dua agenda utama: Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2023 (sisa perhitungan) dan Penyampaian Nota Penjelasan Bapemperda atas Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bengkulu tentang Pemenuhan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak-Hak Disabilitas serta Raperda tentang Pendidikan Pesantren Provinsi Bengkulu. Asisten III Nandar Munadi awalnya direncanakan untuk menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu Pemerintah Provinsi provinsi 

Pemprov Bengkulu Raih WTP untuk Ketujuh Kalinya Berturut-Turut di Era Gubernur Rohidin

Bengkulu, Selimburcaya.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Prestasi ini menandai ketujuh kalinya Pemprov Bengkulu meraih opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2017, sebuah pencapaian signifikan di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah. “Alhamdulillah, opini WTP berhasil kita raih kembali. Ini berarti Pemprov Bengkulu sudah tujuh kali berturut-turut. Kami akan terus menindaklanjuti rekomendasi BPK dan, sesuai arahan gubernur, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan akuntabel,” ujar Sekda Isnan Fajri, setelah menerima Laporan…

Read More
DPRD Kota Bengkulu Kota Bengkulu metropolis pemerintah 

Tiga Raperda Kota Bengkulu Disetujui Seluruh Anggota DPRD

Bengkulu, Selimburcaya.com – Mewakili Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi yang berhalangan hadir, Pj Sekda Kota Bengkulu Eka Rika Rino menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu, Selasa (14/05/24). Agenda paripurna adalah pengambilan keputusan yang didahului oleh penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap tiga Raperda Kota Bengkulu yaitu Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 26 tahun 2003 tentang pembentukan kelurahan dan kecamatan dalam wilayah Kota Bengkulu. Kemudian raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selanjutnya raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika serta…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu Pemerintah Provinsi Politik provinsi 

Gubernur Rohidin Sampaikan Nota Penjelasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016

Bengkulu, Selimburcaya.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (13/5). Dalam Nota Penjelasannya, Gubernur Rohidin menyampaikan, dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Lanjutnya, keberhasilan penyelenggaran pemerintah daerah salah satunya ditentukan sejauh mana efektivitas dan…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu 

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Pemilu 2024 Jangan Sampai Terpecah Belah

Bengkulu, Selimburcaya.com – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M. dalam menghadapi pemilu 2024 jangan sampai terpecah belah. Hal itu disampaikan oleh Sumardi saat menjadi narasumber di kegiatan sosialisasi Peran Ormas Keagamaan Dalam Menjaga Keharmonisan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, di aula Hotel Adeeva, Senin pagi (26/06/2023). “Harapan saya kepada masyarakat yang hadir pada kegiatan ini untuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang, sebab masyarakat yang berhak memberikan mandat kepada wakilnya baik di pemilihan presiden,…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu 

DPRD Provinsi Bengkulu Wan Sui Dukung Legalisasi Pengelolaan Tambang Rakyat Melalui Koperasi

Bengkulu, Selimburcaya.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu mendukung legalisasi pengelolaan tambang Rakyat melalui koperasi saat menggelar audiensi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri membahas legalisasi pengelolaan tambang, di ruang kerja Sekdaprov, Senin pagi (26/06/2023). Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) Provinsi Bengkulu Suimi Fales yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu saat ini juga mendukung rencana Pemerintah Provinsi melegalisasi pengelolaan tambang-tambang rakyat melalui Koperasi. “Ya alhamdulilah pagi ini kami dapat menggelar audiensi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada beberapa poin yang kami sampaikan tadi…

Read More
DPRD Provinsi Bengkulu 

Tindak TPPO, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Kunker ke Jawa Barat

Bengkulu, Selimburcaya.com – Untuk menidaklanjuti terkait dengan penindakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Komisi IV Dawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi mengatakan, bahwa Provinsi Jawa Barat juga telah membuat Perda perlindungan pekerja migran Indonesia. Bahkan, Provinsi Jawab Barat sudah membentuk satgas, yaitu beberapa instansi ada kepolisian, kejaksaan, tenaga kerja, sosial. “Melalui Perda ini, setiap OPD memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mencegah TPPO. Sehingga jika terjadi hal…

Read More