Gubernur Bengkulu: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Harus Terintegrasi dengan Potensi Ekonomi dan Lingkungan

Share it
Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove Daerah melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, di sebuah hotel di kawasan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Kamis (12/09/2024)(foto:Zoel/Selimburcaya.com).

Bengkulu, Selimburcaya.com – Pemberdayaan masyarakat pesisir di Provinsi Bengkulu tidak hanya berfokus pada upaya konservasi hutan mangrove yang luasnya mencapai lebih dari 2.000 hektare, di mana 60 persen di antaranya berada di Pulau Enggano. Pemberdayaan ini juga mencakup pengembangan potensi ekonomi yang berkelanjutan, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir harus terintegrasi dengan nilai-nilai ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

“Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat langsung merasakan manfaat dari keberadaan hutan mangrove di sekitar mereka, baik secara ekonomi maupun lingkungan,” ujar Gubernur Rohidin usai membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mangrove Daerah melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, di sebuah hotel di kawasan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Kamis (12/9).

Dalam workshop tersebut, Gubernur Rohidin juga menekankan pentingnya keseimbangan antara konservasi dan pengembangan ekonomi. Menurutnya, jika pemberdayaan hanya difokuskan pada aspek konservasi tanpa memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, maka upaya pelestarian hutan mangrove tidak akan maksimal. “Kita harus memastikan bahwa masyarakat dapat terlibat aktif dalam menjaga kelestarian hutan mangrove, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Program pemberdayaan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan hutan mangrove. Dengan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui workshop ini, diharapkan masyarakat pesisir dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam di sekitar mereka.

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui hutan mangrove ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi. Selain menjaga kelestarian ekosistem mangrove, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah pesisir.

Kegiatan workshop ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, mulai dari akademisi, praktisi lingkungan, hingga perwakilan masyarakat pesisir yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan ini.

Pewarta : Zoel

Editor : Ardy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *