dw
Share it
Bertempat di Ruang Hidayah II Kantor Walikota Bentiring, Kota Bengkulu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, didampingi Kepala Inspektorat Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, beserta jajaran, melaksanakan audensi dan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI(25/07/2024)(foto:Robi/Selimburcaya.com).

Bengkulu, Selimburcaya.com – Bertempat di Ruang Hidayah II Kantor Walikota Bentiring, Kota Bengkulu, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, didampingi Kepala Inspektorat Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, beserta jajaran, melaksanakan audensi dan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis, 25 Juli 2024.

Rapat koordinasi tersebut dibuka langsung oleh Pj Sekda Eko Agusrianto dan dihadiri oleh Kasatgas 1.3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 (Bengkulu) KPK RI, Harun Hidayat, serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam kesempatan ini, Eko Agusrianto menyampaikan bahwa kehadiran tim KPK bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama yang bersinggungan langsung dengan data-data dan aset-aset di Kabupaten Lampung Selatan.

“Terlebih pengetahuan tersebut yang bersinggungan langsung dengan data-data dan aset-aset di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Eko.

Sementara itu, Harun Hidayat, Kasatgas 1.3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK RI, menyampaikan bahwa melalui audensi dan rapat koordinasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat berkomitmen dalam pencegahan korupsi. Sinergi dan kolaborasi yang melibatkan semua instansi dan peran serta masyarakat menjadi simpul kuat yang dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Harun menekankan bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari KPK, melainkan tugas dari semua elemen anak bangsa.

Selain itu, Harun Hidayat juga menyoroti pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yang melibatkan pemerintah daerah. MCP diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk mendiagnosa potensi korupsi di daerah dan melakukan langkah perbaikan untuk menutup sekecil apapun celah korupsi yang ada.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dapat semakin ditingkatkan dan sinergi antar instansi serta masyarakat dapat terus terjalin demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Pewarta : Robi

Editor : Ardy

By Admin2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *