Mukomuko, Selimburcaya.com — Aroma ketidakpuasan menggema di Gedung DPRD Kabupaten Mukomuko. Anggota dewan bereaksi keras terhadap langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, yang dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan keadilan anggaran.
Pemanggilan ini bertujuan meminta klarifikasi atas perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pasca-efisiensi yang dinilai janggal.
“Kami ingin mendengar penjelasan resmi dan rinci. Jangan sampai efisiensi ini justru menjadi celah penyusupan kegiatan baru. Ini menyangkut prinsip transparansi dan hak anggaran yang harusnya dijalankan bersama antara legislatif dan eksekutif,” tegas Damsir.
Kemarahan dewan mencuat setelah ditemukan adanya penghapusan sejumlah kegiatan fisik hasil pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan — bahkan beberapa di antaranya telah disosialisasikan ke masyarakat. Parahnya lagi, muncul dugaan kegiatan baru seperti pengadaan laptop senilai lebih dari Rp 2 miliar yang tidak pernah dibahas bersama.
“Efisiensi harusnya menyisir kegiatan yang sudah ada, bukan malah menyelundupkan kegiatan baru. Kalau seperti ini, jelas bukan efisiensi namanya!” sambung Damsir geram.
Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, turut menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai tindakan Pemkab mencederai kepercayaan publik, apalagi saat ini masyarakat sangat menunggu realisasi kegiatan yang sudah dijanjikan.
“Banyak kegiatan yang sangat menyentuh kebutuhan rakyat justru dihapus. Ini jelas membuat masyarakat kecewa, dan kami pun sebagai wakil mereka merasa dipermalukan,” ujar Zamhari.
Lebih lanjut, Zamhari mengungkapkan kekhawatirannya atas kabar bahwa akan ada “efisiensi tahap dua” yang disebut-sebut sedang dirancang. Ia memastikan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan mengawal penuh pembahasan anggaran agar tidak disalahgunakan.
Pemanggilan TAPD kali ini dipastikan akan berlangsung panas, dan menjadi ajang pembuktian sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD Mukomuko bisa ditegakkan.
Pewarta : Zoel
Editor : Ardy