Kemenkumham Bengkulu Siap Wujudkan Zona Integritas 2025: Langkah Menuju Pelayanan Bebas Korupsi

Share it

Bengkulu, Selimburcaya.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung reformasi birokrasi dengan menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kemenkumham Tahun 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Sasmita, hadir bersama perwakilan kepala kantor wilayah lainnya untuk menandatangani Selasa (07/01/2025)(foto:Zoel/Selimburcaya.com)

Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Sasmita, hadir bersama perwakilan kepala kantor wilayah lainnya untuk menandatangani Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Transformasi Digital dan Resolusi Kemenkumham 2025

Acara ini juga dirangkaikan dengan peluncuran sejumlah agenda strategis, termasuk Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pencanangan Resolusi Kemenkumham 2025, dan Peluncuran Transformasi Digital Kemenkumham.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan pentingnya Zona Integritas dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Zona Integritas adalah pilar utama reformasi birokrasi. Ini bukan sekadar simbol, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi,” ujar Supratman.

Resolusi Kemenkumham 2025 berfokus pada tiga pilar utama:

  1. Memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan.
  2. Mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berkeadilan.
  3. Memberikan pelayanan publik yang berkepastian hukum dan berdampak positif bagi masyarakat.

Komitmen Kanwil Kemenkumham Bengkulu

Keikutsertaan Kanwil Kemenkumham Bengkulu dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap reformasi birokrasi. Kepala Kanwil, Sasmita, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan resolusi yang telah dicanangkan, termasuk mendukung transformasi digital.

“Pencanangan Zona Integritas ini menjadi langkah penting bagi kami untuk menghadirkan birokrasi yang lebih bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan lebih baik,” tegas Sasmita.

Pencanangan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan bebas korupsi, guna mendukung pelayanan publik yang optimal di seluruh Indonesia.

Pewarta : Zoel
Editor : Ardy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *