sa
Share it
Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat bersama dengan para camat dan lurah di Kota Bengkulu pada Senin (28/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 Bambang Hermanto ini dihadiri oleh empat kepala kecamatan dan 26 kepala kelurahan(29/10/2024)(foto:Zoel/Selimburcaya.com).

Bengkulu, Selimburcaya.com — Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat bersama dengan para camat dan lurah di Kota Bengkulu pada Senin (28/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 Bambang Hermanto ini dihadiri oleh empat kepala kecamatan dan 26 kepala kelurahan. Agenda rapat kali ini membahas sejumlah poin penting, termasuk netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Dalam rapat tersebut, Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu mengingatkan seluruh camat dan lurah untuk mematuhi aturan netralitas ASN, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Bambang Hermanto, menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam pilkada, mengingat sudah ada laporan dan bukti foto serta video yang menunjukkan dugaan pelanggaran oleh empat camat dan 20 lurah.

“Kami mengingatkan agar tidak ada yang melanggar aturan hukum terkait netralitas ASN,” ujarnya.

Selain isu netralitas ASN, rapat tersebut juga membahas dua poin penting lainnya, yakni rencana pemekaran dan penggabungan RT yang dijadwalkan pada 2025, serta transparansi dana di kelurahan dan kecamatan. Terkait transparansi dana, Komisi 1 meminta penjelasan mengenai kabar adanya alokasi anggaran sebesar Rp50 juta di tingkat kelurahan.

Rapat tersebut juga dimanfaatkan oleh para lurah untuk menyampaikan aspirasi, termasuk kebutuhan operasional seperti laptop, komputer, motor dinas, dan uang saku. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Rina Sulastry, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan fasilitas di kelurahan, terutama pengadaan komputer dan laptop. Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan motor dinas memerlukan kajian anggaran lebih lanjut karena biayanya yang besar.

“Kebutuhan laptop akan diakomodir, tetapi untuk motor dinas perlu dilihat kembali kemampuan anggaran daerah,” jelas Rina. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi 1 akan lebih sering berdiskusi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk membahas kebutuhan operasional mereka.

“Teman-teman di kelurahan dan kecamatan sangat antusias berdiskusi dengan kami. Semoga diskusi ini menghasilkan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat Kota Bengkulu,” tutup Rina.

Pewarta : Zoel

Editor : Ardy

By Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *