Bengkulu, Selimburcaya.com – Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Asisten III Nandar Mundi, memimpin rapat lanjutan terkait penanganan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Rapat ini digelar pada Selasa, 8 Oktober 2024, di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, sebagai tanggapan atas aspirasi mahasiswa dan kelompok petani yang mendesak penyelesaian masalah reforma agraria dan konflik perkebunan di dua wilayah tersebut.
Nandar Mundi menegaskan bahwa tuntutan dari mahasiswa dan kelompok petani meminta pemerintah provinsi untuk bertindak cepat dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan agraria yang telah berlangsung cukup lama.
“Kami mendengar dan memahami tuntutan mahasiswa serta kelompok petani terkait reforma agraria dan perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara dan Mukomuko. Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk segera menyelesaikan masalah ini,” ujar Nandar.
Dalam rapat tersebut, Nandar juga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengambil sikap lebih tegas dalam menangani konflik tanah. Ia menekankan pentingnya mengacu pada aturan yang jelas dan legal terkait hak atas tanah serta reforma agraria, agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih lancar dan sesuai hukum.
“BPN harus lebih tegas dalam menyikapi masalah ini, terutama jika sudah ada aturan yang jelas terkait hak tanah dan reforma agraria,” tegas Nandar.
Rapat ini merupakan langkah lanjutan dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menangani konflik agraria yang sering kali menyebabkan ketegangan di masyarakat. Melalui pertemuan ini, diharapkan ada solusi konkret yang mampu menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.
Pemprov Bengkulu berkomitmen untuk terus memfasilitasi dialog dan mencari solusi yang berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah agraria di wilayah tersebut.
Pewarta : Zoel
Editor : Ardy
