Mukomuko,Selimburcaya.com– Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko justru memunculkan tanda tanya besar dan dugaan ketidakberesan, khususnya terkait dana Pokok Pikiran (Pokir) milik anggota DPRD.
Salah satu kasus yang mengundang perhatian datang dari Marsono, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil II. Ia mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa anggaran Pokir miliknya melonjak drastis, dari semula sekitar Rp 800 juta menjadi Rp 2,1 miliar. Kenaikan itu, kata Marsono, tidak pernah dibahas dalam rapat bersama legislatif.
“Saya justru bingung. Anggaran jalan yang saya usulkan Rp 320 juta, tiba-tiba muncul jadi Rp 1,75 miliar, belum lagi kegiatan lain. Total jadi Rp 2,1 miliar. Saya tidak tahu siapa yang menambahkan,” ujar Marsono heran, Rabu (30/4/2025).
Marsono menambahkan bahwa semua usulan Pokir-nya berasal dari aspirasi masyarakat dan telah melalui tahapan pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Usulan tersebut meliputi sarana olahraga di Desa Setia Budi (Rp 60 juta), meubel sekolah (Rp 180 juta), pelapis tebing MTs Wonosobo (Rp 240 juta), dan pembangunan jalan (Rp 320 juta).
Namun, yang lebih mengejutkan, ia mengungkapkan bahwa penambahan dana tersebut tidak hanya untuk wilayah usulannya, bahkan tidak jelas dititipkan ke OPD mana. Ia juga menyebut dua rekan se-fraksinya, Taufik dan Ferdi, mengalami hal serupa.
“Saya baru tahu dari Pak Aceng, katanya saya kenyang. Padahal saya tidak pernah tahu anggaran saya naik,” katanya.
Sementara itu, nasib berbeda dialami oleh Aceng Zakaria, politisi Partai Demokrat dari Dapil I. Ia mengaku anggaran Pokir-nya dihapus seluruhnya tanpa koordinasi, padahal telah ia susun berdasarkan aspirasi konstituennya.
“Saya tidak menolak efisiensi karena itu kebijakan pusat. Tapi caranya di daerah ini sangat mengecewakan. Tidak ada koordinasi sama sekali,” tegas Aceng dengan nada kecewa.
Aceng menduga ada praktik tebang pilih dalam pelaksanaan efisiensi anggaran. Ia menyayangkan aspirasi masyarakat yang telah dikumpulkan kini lenyap begitu saja, sementara kegiatan yang tak pernah diajukan justru muncul menggantikan.
“Saya ditanya masyarakat, mau jawab apa? Pokir saya murni dari mereka. Hilang semua. Yang menyakitkan, cuma saya yang di-nol-kan,” ungkapnya.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya unsur politis yang menyusup di balik kebijakan efisiensi. Sebab, pembengkakan anggaran secara misterius pada sebagian anggota, dan penghapusan total pada yang lain, terjadi tanpa transparansi dan koordinasi yang jelas.
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pihak eksekutif, guna memastikan bahwa efisiensi anggaran ini bukan sarana untuk kepentingan tersembunyi.
Pewarta : Zoel
Editor : Ardy