sd
Share it
Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menyelenggarakan diskusi dan sosialisasi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik, dengan fokus pada penanganan stunting di Kabupaten Kaur.(01/11/2024)(foto:Zoel/Selimburcaya.com).

Kaur, Selimburcaya.com – Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menyelenggarakan diskusi dan sosialisasi peningkatan akses pengaduan pelayanan publik, dengan fokus pada penanganan stunting di Kabupaten Kaur. Kegiatan yang berlangsung pada kemarin, di aula Hotel Zalfa Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, ini dihadiri Bupati Kaur H. Lismidianto, S.H., M.H., Pjs Kepala Ombudsman Bengkulu Jaka Andhika, S.H., serta kepala OPD, kepala puskesmas, kepala desa, dan perwakilan masyarakat Kaur.

Mengangkat tema “Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Penanganan Stunting,” acara ini bertujuan memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kaur. Pjs Kepala Ombudsman Bengkulu Jaka Andhika menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat Kaur dalam menyampaikan pengaduan dan konsultasi kepada Ombudsman RI, selain juga mendorong transparansi dalam pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik di berbagai sektor dapat berjalan optimal ke depannya. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan akses masyarakat Kaur untuk menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI agar permasalahan, terutama dalam penanganan stunting, bisa diselesaikan secara cepat dan efektif,” jelas Jaka Andhika.

Bupati Kaur H. Lismidianto, S.H., M.H., dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan angka stunting. Ia menyatakan bahwa Pemkab Kaur siap menjalin kerja sama dengan Ombudsman untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang maksimal.

“Pemkab Kaur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini dibuktikan dengan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 yang memperoleh zona hijau,” ujar Lismidianto.

Melalui diskusi ini, Pemkab Kaur bersama Ombudsman RI Bengkulu berharap peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak dan akses pengaduan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik, sekaligus menurunkan angka stunting sesuai dengan target nasional dalam RPJMN 2020-2024, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada 2024.

Pewarta : Zoel

Editor : Ardy

By Zul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *