Bengkulu, sc – DPRD rovinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna ke delapan masa persidangan ke II tahun 2023. Rapat tersebut merupakan lanjutan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, Senin, (17/7/2023) di ruang rapat DPRD.
Rapat Paripurna lanjutan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, S.Sos, dan Wakil Ketua II H. Suharto, SE, MBA yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos., M.Si, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dalam paripurna, Gubernur Bengkulu melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos., M.Si menjawab pandangan umum dari masing-masing fraksi.
Dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah. Gubernur menjelaskan pemerintah telah menertibkan pajak dengan berkomunikasi bersama pemerintah Kabupaten/kota serta potensi pendapatan dilakukan dengan menambah wajib pajak baru pada objek pajak air permukaan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hydro (PLTMH)
Dari Pernyataan Fraksi Golongan Karya (Golkar) mengharapkan sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif, Gubernur menjelaskan agar pelaksanaan APBD 2022 menjadi acuan perbaikan.
Sementara pandangan Fraksi Gerakan Indonesia Raya dan Demokrat terkait pendapatan Retribusi Daerah kurang 70% dari target, Gubernur menjelaskan bahwa hingga 2022 sudah mulai berjalan baik dengan peningkatan sebesar 6,37% dari realisasi 2021, dengan ditandai perekonomian berangsur pulih akibat Covid-19.
Selanjutnya pandangan fraksi Nasdem mempertanyakan belanja modal anggaran 2023masih rendah, Gubernur Bengkulu menjelaskan pekerjaan masih tahap pelaksanaan dan lelang mencapai 100%.
Usai mendengar tanggapan Gubernur terhadap pandangan fraksi, para juru bicara dati Delapan fraksi menyatakan bahwa jawaban tersebut telah memenuhi harapan rapat paripurna. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah. (Adv)
