Bengkulu ,sc – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu hearing bersama dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan beberapa Kepala Sekolah SMA sederajat di Provinsi Bengkulu, Senin (10/07/23) siang, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.
Dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi,hearing ini lantaran masih ada polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada sistem zonasi. Menurutnya ada informasi dimasyarakat membuat beberapa anak tidak bisa masuk ke sekolah yang tergolong kedalam zonasi.
“Ada informasi dari masyarakat, bahwa siswa yang masuk dalam zonasi tidak diterima di sekolah, sedangkan diluar zonasi justru bisa diterima. Seperti yang datang ke kita ini, atas nama pak Bambang. Dari keterangannya, anaknya tidak masuk dalam jalur afirmasi. Padahal mereka memiliki kartu KIS sebagai syarat, tapi tidak diterima,” kata Edward.
Edward menyayangkan, harusnya polemik ini tidak terjadi. Mengingat pada tahun sebelumnya terjadi permasalahan yang sama. Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu juga akan mempertanyakan mengenai polemik pungutan liar di beberapa sekolah.
“Kita akan cari solusinya agar PPDB kedepan tidak terjadi lagi permasalahan yang sama. Harapan Kita agar tidak ada polemik atau calon murid yang tidak sekolah, semua harus sekolah karena itu kewajiban negara. Selain itu Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu akan mempertanyakan mengenai isu pungli di salah satu sekolah di Provinsi Bengkulu,” tegasnya kemudian. (Adv)
