Bengkulu Selatan, Selimburcaya.com – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, melalui Bappeda Litbang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas pencegahan dan penanganan dampak NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) serta kekerasan terhadap anak. Acara yang diadakan untuk mewujudkan generasi emas 2045 ini dibuka oleh Pjs. Bupati Sisardi, M.M., yang diwakili Asisten 3 Administrasi Umum, Aswan, S.H.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Kepala Bappeda, Kajari, Kapolres, Dandim 0408, Kepala Rutan, Kepala BNN, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda, Ketua MUI, serta kepala dinas terkait dari Dinas Sosial, Dispora, Dikbud, DPPKBP3A, dan perwakilan camat dari seluruh kecamatan di Bengkulu Selatan.
Kepala Bappeda Litbang, Fikri Aljauhari, S.STP., M.M., menyampaikan bahwa tingginya angka kriminalitas, khususnya di kalangan remaja dan anak, memprihatinkan berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Di Bengkulu Selatan, yang merupakan kabupaten rujukan untuk rumah tahanan kelas II B, angka kriminalitas cukup tinggi, termasuk pelanggaran hukum oleh anak remaja, yang seringkali dipengaruhi oleh alkohol dan narkoba.
“Menanggapi maraknya kasus sosial remaja dan rencana pengendalian dampak NAPZA, kami mengumpulkan OPD dan camat untuk membahas strategi bersama,” ujar Fikri.
Data yang disampaikan mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat 11 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sementara pada tahun 2023 terjadi kasus kekerasan fisik dan 7 kasus kekerasan seksual. Pada 2024, kasus kriminalitas anak meningkat, termasuk insiden perkelahian dan pengeroyokan, serta beberapa kasus tragis, seperti tewasnya remaja di Desa Gelumbang pada Juli lalu. Pada Agustus, di lokasi wisata Tebat Gelumpai, ditemukan kasus pesta seks oleh muda-mudi yang meresahkan masyarakat.
Fikri menyebutkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak dan pelanggaran hukum lainnya dipicu oleh rendahnya pemahaman nilai-nilai keagamaan, minimnya perlindungan keluarga, serta kurangnya etika dan akhlak dalam pergaulan.
“Peran keluarga dan orang-orang terdekat sangat penting di sini. Selain itu, peran pemerintah, aparat hukum, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga dibutuhkan untuk merespons masalah meningkatnya kriminalitas di Bengkulu Selatan,” tegas Fikri.
Ia menambahkan, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan tidak bersikap acuh terhadap situasi sekitar, demi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak dan remaja di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pewarta : Zoel
Editor : Ardy