Bengkulu, Selimburcaya.com — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2024 secara daring pada Rabu (10/7). Acara ini dibuka oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dan diikuti oleh berbagai pejabat penting di Provinsi Bengkulu, termasuk Sekretaris Daerah Isnan Fajri, Asisten II dan III, Inspektur, serta Kepala Dinas dari berbagai sektor.
Dalam arahannya, Gubernur Rohidin Mersyah menekankan pentingnya pola pikir, komitmen, dan sinergi untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Provinsi (AKIP).
“Melalui evaluasi SAKIP ini, selain upaya keras untuk meningkatkan nilai SAKIP, pola pikir, komitmen, dan sinergi menjadi sebuah keharusan,” ujar Gubernur Rohidin melalui video conference dari Balai Raya Semarak Bengkulu.
Gubernur Rohidin juga menegaskan bahwa komitmen harus dipegang kuat agar nilai AKIP bisa meningkat. Ia meminta agar Sekretaris Daerah dan Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Ortala melakukan evaluasi berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berjenjang.
“Komitmen ini harus kita pegang kuat agar nilai AKIP kita bisa meningkat,” tegasnya.
Selain komitmen, Rohidin menekankan pentingnya tim kerja yang bersinergi untuk membangun budaya kerja positif di lingkungan pemerintahan. Tim kerja ini harus terbentuk tidak hanya di level provinsi tetapi juga hingga level OPD masing-masing. Gubernur menekankan bahwa sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.
“Mensinergikan kabupaten/kota dan provinsi dengan kebijakan nasional akan menjadi sangat sulit jika masing-masing berdiri sendiri dan terpisah-pisah antar OPD di dalam pemerintah provinsi Bengkulu. Maka itu, komitmen bersinergi ini menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Rohidin juga mengingatkan bahwa upaya meningkatkan nilai SAKIP harus fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat atas kinerja aparatur pemerintah daerah.
“Selain melihat peningkatan nilai SAKIP, juga harus melihat dampak yang dirasakan masyarakat. Jika tidak memberikan dampak apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat, untuk apa nilai SAKIP kita tinggi,” tambahnya.
Evaluasi SAKIP, menurut Rohidin, harus dimulai dari level pimpinan OPD kemudian di-breakdown pada level di bawahnya secara berjenjang. Selain itu, perlu adanya kesatuan lintas OPD agar tidak terjadi ego sektoral yang hanya fokus pada pagu anggaran tanpa mempertimbangkan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy, menyatakan bahwa tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
“Jika SAKIP sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam APBD, dipastikan APBD yang dikeluarkan berdampak pada kinerja,” sebut Hasmy dalam video conference.
Hasmy juga mengungkapkan bahwa nilai AKIP Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 adalah 69,31 persen atau predikat B. Untuk mencapai nilai BB (sangat bagus), diperlukan langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan ‘logical framework’ yang benar, peningkatan pencapaian kinerja, dan penggambaran perubahan pola pikir budaya kinerja akibat penerapan manajemen kinerja.
“Pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi, pelaksanaan refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja, dan efisiensi anggaran,” jelasnya.
Evaluasi SAKIP ini diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai AKIP, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Robi
Editor : Ardy
