Jambi, sc – Untuk meningkatkan PAD serta mengkaji capaian pendapatan 2023 dan rencana pendapatan 2024 sesuai dengan Proyeksi Peluang pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu studi ke BPKPD Pemprov Jambi, Kamis (13/7/2023).
“Saat ini Team Anggaran pemerintah daerah Provinsi Bengkulu akan mengajukan KUA-PPAS APBD Tahun 2024. Jadi sebelum itu, kita studi ke Jambi,” sampai Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH.
Lanjut Usin, di Pemprov Jambi , Dewan mendapatkan pembelajaran bagaimana Gubernur Jambi membuat keputusan khusus untuk peningkatan sektor pajak kendaraan bermotor terutama angkutan Batubara jenis dump truck. Di Jambi, unit kendaraan wajib didaftarkan ke perusahaan pengangkut yang memiliki izin dan paling lambat selama 6 bulan wajib dibaliknamakan ke nopol jambi (BH).
“Ini bagus. Gunanya mendorong mereka yang beroperasi bayar pajak kendaraan bermotor ya di Jambi,” ungkap Usin Sembiring.
Selain itu, unit dump truck terdata dan juga diharuskan mengisi BBM non subsidi (dexlite atau Pertamina dex). Program ini terus berjalan dan mengidentifikasi kenderaan truck yang juga tidak membayar pajak.
“Jadi semua terdata,” katanya.
Bahkan dijelaskan Usin, pembelajaran lain yang dapat diterapkan di Provinsi Bengkulu terkait Pajak Kendaraan Dinas yang menunggak pajak sedangkan anggarannya sudah dianggarkan dalam APBD.
“Maka dapat dikenakan sanksi kepada kepala OPD atau lembaganya jika tidak membayarkan pajak kendaraan dinas,” tegas Usin.
Untuk penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Usin mengungkapkan, Pemprov jambi sedang menyusun sedangkan Pemprov Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu sudah menyelesaikan Perda ini dan saat ini sedang Tahap Evaluasi di Depdagri.
“Setelah ini kita akan merekomendasikan BPKD Provinsi Bengkulu melalui Samsat di kabupaten/kota atau membentuk tim sendiri dalam pendataan Objek Pajak Alat Berat yang beroperasi di Seluruh Provinsi Bengkulu,” tutupnya. (Adv)
