Bengkulu Selatan Politik 

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Bengkulu Selatan, DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama Bupati dan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022, Selasa (13/9/2022) di gedung DPRD Bengkulu Selatan. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Barli Halim, S.E didampingi Wakil Ketua I, Juli Hartono, S.E dan Wakil Ketua II, Dendi Man Tarmizi, S.E, S.H dan diikuti Anggota DPRD dari semua unsur fraksi. Hadir juga Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi bersama Wakil Bupati, Rifai Tajudin, Pimpinan Forkopimda, Para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD…

Read More
Daerah Kepahiang metropolis 

Rosjonsyah Tekankan Program Pengentasan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran

Kepahiang, sc – Wakil Gubernur Rosjonsyah memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) bersama Wakil Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, selaku Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPPKD), di rumah Dinas Bupati Kepahiang, Selasa, (13/08/2022). Dikatakan Wagub, walaupun kabupaten Kepahiang tidak termasuk dalam daerah fokus kemiskinan ekstrim. Namun, masalah kemiskinan adalah masalah multi dimensi yang menjadi permasalahan tidak hanya di tingkat daerah, namun juga menjadi salah satu permasalahan nasional. “Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu diperlukan penanganan secara multi sektor. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program…

Read More
metropolis Politik 

Gubernur Instruksikan Bupati-Walikota Masukan Seluruh Honorer Kedalam Database

Bengkulu, sc – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota memasukkan ke database seluruh tenaga honorer atau apapun sebutannya yang menerima gaji dari APBN atau APBD sesuai SE Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Rohidin juga menegaskan pendataan pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah Provinsi Bengkulu harus dilakukan secara menyeluruh kepada tenaga honorer, tenaga kontrak, Guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT). “Jangan sampai ada, tenaga honorer atau apapun sebutannya tidak didaftarkan. Jadi, jangan sampai nanti mereka tidak terdata sehingga kesempatan hak-hak mereka…

Read More